Dianggap Tidak Berguna, Massa di Bali Tolak Rapid Test dan PCR Test

Aksi demo tolak pakai masker yang terjadi di sejumlah negara sempat viral beberapa waktu lalu. Seakan tak ingin ketinggalan, baru-baru ini sebagian warga yang tinggal di Indonesia khususnya Bali juga melakukan aksi serupa.

Sebagian warga Bali bersama Jerinx, SID, dikabarkan melakukan demo penolakan rapid test dan PCR test. 

Aksi tersebut katanya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat atas kebijakan pemerintah mengenai kewajiban rapid test dan swab test sebagai syarat administrasi perjalanan.

Jerinx, SID, dan Massa di Bali Demo Tolak Rapid Test

Setelah viral dengan teori konspirasi virus corona, Jerinx, SID, kini kembali beraksi dengan ikut demo tolak rapid test bersama dengan beberapa massa di Bali, Indonesia. 

Aksi ini diikuti oleh Masyarakat Nusantara Sehat (MANUSA), yang terdiri dari Komunitas Bali Tolak Rapid dan Front Demokrasi Perjuangan Rakyat (Frontier). 

Merangkum berbagai sumber, Korlap aksi tersebut, Made Krisna Dinata mengatakan demo itu bertujuan untuk menolak peraturan untuk rapid test dan swab test bila ingin melakukan perjalanan ke luar daerah ataupun masuk ke Bali.

Krisna dan sejumlah massa lain yang ikut terjun dalam aksi demo merasa, rapid test tidak tepat digunakan sebagai syarat administrasi perjalanan maupun untuk urusan berwirausaha terkait program sertifikasi new normal. 

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 305/GUGASCOVID19/VI/2020 tentang Pengendalian Perjalanan Orang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali Dalam Masa Adaptasi kehidupan Era Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman COVID-19, maka pemerintah setempat setuju menjadikan hasil rapid test dan PCR test sebagai syarat administrasi sertifikasi new normal.

Sayangnya, keputusan tersebut banyak ditentang oleh beberapa pihak. Kedua tes kesehatan terkait virus corona itu hanya dianggap sebagai bentuk bisnis yang berkedok kesehatan. 

Memperkuat pendapat, Krisna juga mengutip pernyataan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia yang mengatakan bila hasil pemeriksaan kedua jenis tes virus corona tersebut hasilnya negatif, tidak menjamin seseorang bebas dari COVID-19.

Artikel Lainnya: Apa Orang Indonesia Bisa Adaptasi dengan New Normal COVID-19?

Tolak Rapid Test Juga Terjadi di Beberapa Daerah Lain

Tidak hanya di Bali, terdapat beberapa daerah lain di Indonesia yang juga melakukan aksi tolak rapid test, yaitu:

• Kelurahan Silale Kecamatan Nusaniwe, Ambon. Warga menolak kehadiran tim medis dari Gugus Tugas COVID-19 setempat yang hendak melakukan rapid test. Bukan tanpa alasan, para warga melakukan aksi ini lantaran kepercayaan terhadap tenaga medis yang sudah terlanjur luntur.
• Penolakan rapid test di NTT yang melibatkan 22 warga Desa Sagu, Kecamatan Adonara. Tindakan ini dilakukan oleh warga yang sebelumnya sudah melakukan kontak erat dengan pasien positif virus corona. 

Warga merasa ragu akan hasil pemeriksaan swab terhadap pasien lainnya, yang juga merupakan warga Desa Sagu. 

• Penolakan rapid test massal yang dilakukan di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Makassar. Aksi demo ini sempat tersebar dalam bentuk video yang viral di media sosial 6 Juni 2020 lalu. Dalam aksi ini, warga menutup jalan demi menghadang kedatangan petugas medis.

Artikel Lainnya: Kapolri Cabut Maklumat Larangan Berkumpul Saat Pandemi COVID-19, Amankah?

Benarkah Rapid Test dan PCR Test Tidak Berguna?

Melihat banyaknya masyarakat yang mulai menolak rapid test dan swab test untuk mendeteksi COVID-19, apakah metode pemeriksaan ini tidak sepenting itu? 

Menanggapi pertanyaan tersebut, dr. Devia Irine Putri angkat bicara. Menurutnya, baik rapid test maupun PCR test, keduanya tetap penting untuk dilakukan. Terlebih, jika Anda pernah melakukan kontak dengan pasien positif virus corona. 

“Kedua tes kesehatan ini ini tetap berguna. Hanya saja, kalau mau lebih akurat, Anda diminta untuk melakukan swab/PCR test. Jika tes virus corona ini sudah dilakukan, setidaknya Anda akan tahu status kesehatan selama pandemi virus corona,” kata dr. Devia.

“Baik negatif, non-reaktif, reaktif, positif, semuanya tetap berguna,” sambungnya.

Artikel Lainnya: Panduan Naik Transportasi Umum saat New Normal

Mengapa Masyarakat Tidak Ingin Tes Virus Corona?

Dikatakan oleh dr. Devia, terdapat beberapa faktor yang mungkin membuat masyarakat tidak ingin melakukan test virus corona, di antaranya:

• Sudah Terbawa Arus

“Alasan pertama, orang-orang ini sudah terbawa arus dan sudah mulai frustasi dengan keadaan pandemi yang tidak kunjung berakhir,” ujar dr. Devia.

“Ditambah dengan faktor jumlah infeksi COVID-19 yang semakin tinggi, mereka mungkin merasa sudah pasrah dengan keadaan, dan belajar untuk hidup seperti dahulu kala,” lengkapnya.

• Terbuai dengan Provokasi

“Ada pihak-pihak yang memprovokasi dan membawa aliran-aliran yang tidak sesuai dengan fakta. Biasanya, kelompok masyarakat dengan edukasi kurang yang menjadi sasaran. Sehingga, kelompok masyarakat itu jadi mudah percaya dan menentang aturan yang dibuat oleh Pemerintah,” tegas dr. Devia.

Apa Efeknya Jika Penolakan Tes Virus Corona Terjadi di Banyak Daerah?

Berdasarkan penuturan dr. Devia, jika banyak warga daerah yang melakukan penolakan rapid test ataupun swab test, kasus virus corona di daerah tersebut bisa saja meningkat secara tidak disadari.

“Seperti di Bali. Jika ada orang tanpa gejala ikut demo, ini kan bisa menyebarkan virus corona. Jadi, semakin tinggi juga jumlah infeksi virus corona di Indonesia,” pungkas dr. Devia. 

Sejatinya, rapid test dan PCR test adalah salah satu upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Maka itu, Anda sebaiknya tidak antipati jika nantinya harus melakukan tes tersebut. Ingat, memutus rantai penyebaran coronavirus harus dimulai dari diri sendiri!

Anda punya pertanyaan seputar virus corona atau masalah kesehatan lainnya? Coba cek langsung ke dokter via fitur Tanya Dokter di aplikasi KlikDokter. Bila ingin mengecek dan deteksi virus corona, Anda dapat gunakan fitur Cek Corona Online.

Tak hanya itu, Anda bisa memanfaatkan layanan Home Care Test dari KlikDokter.

KlikDokter bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menghentikan penyebaran virus corona di Indonesia.

(NB/AYU)