Sukses

Centang Perenang Setahun Pandemi COVID-19

Penanganan pandemi menjelang setahun kasus corona di Indonesia masih berantakan. Beberapa aspek menjadi sorotan yang perlu dibenahi.

Membahas persoalan penting, pertemuan virtual Kamis (4/2) itu berlangsung sekitar satu jam. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, memimpin langsung rapat yang dimulai pukul 10.00 tersebut. 

Tuan rumah mengundang sejumlah organisasi dan ahli yang punya kompetensi seputar strategi penanganan pandemi. Dibuka dengan pemaparan dari dari pihak pemerintah, selanjutnya setiap undangan diminta memberikan pandangan terkait penanganan pandemi yang telah berjalan.

Dicky Budiman, Pakar Pandemi Griffith University, merupakan salah satu undangan yang hadir dalam forum itu. Ia mendapat kesempatan berbicara tidak lebih dari lima menit.

"Diskusinya kondusif tapi kalau untuk hasil produktif (masih) belum," katanya kepada Klikdokter.com.

Dalam kesempatan itu, Dicky menekankan pentingnya penguatan 2M (membatasi mobilitas dan membatasi interaksi) sebagai tambahan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak).

Ia menilai pemerintah ragu mengetatkan 2M karena hitung-hitungan ekonomi dan aspek lain diluar pertimbangan kesehatan publik. Pertemuan virtual tadi merupakan tindak lanjut perintah Presiden Jokowi.

Dalam sebuah video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Negara (31/1), ia meminta jajarannya lebih melibatkan epidemiolog dalam penanganan pandemi. Pemerintah cemas dengan tingginya kasus positif harian di Indonesia saat itu.

Menjelang setahun corona masuk ke Indonesia--kasus pertamanya diumumkan Jokowi di Istana Negara pada 2 Maret 2020, kasus infeksi bertambah pesat. Data yang dirilis Satgas  COVID, menunjukkan angka konfirmasi positif konsisten di atas 10 ribu kasus per harinya sejak awal Januari.

Kondisi tersebut membuat fasilitas kesehatan di beberapa daerah terancam kolaps. Pasalnya, sejak pertengahan Januari, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit di beberapa daerah telah mencapai lebih dari 80 persen.

Rasio itu melebihi ambang batas aman yang ditetapkan Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) yakni 60 persen. Beberapa hari sebelum pernyataan Jokowi, tepatnya Selasa (26/1), total kasus positif di Indonesia telah menembus 1 juta.

Sepanjang setahun belakangan, masih banyak bolong penanganan pandemi di sana-sini. Minimnya tes dan pelacakan (tracing) menjadi salah satu aspek yang mendapat sorotan para epidemiolog.

Artikel lainnya: Satu Tahun Corona, Apa Saja yang Masih Jadi Tanda Tanya?

Pemerintah memang telah menambah kapasitas tes secara signifikan dibanding periode awal pandemi. Masalahnya, capaian itu belum bisa dibilang ideal.

Persoalan dalam tes tampak dari pantauan Firdza Radiany, inisiator Pandemic Talks. Ia mencatat dari 514 laboratorium rujukan milik pemerintah hanya 64 persen yang melaporkan hasil harian secara konsisten. 

Konsistensi ini menjadi masalah. Sebab, fluktuasi angka kasus di Indonesia berkaitan erat dengan jumlah tes.

Bila tes semakin banyak maka angka kasus akan tinggi, demikian pula sebaliknya. Elina Ciptadi, Co-Founder KawalCOVID-19, khawatir kondisi ini membuat data yang dimiliki pemerintah tak cukup akurat menggambarkan kondisi penularan yang terjadi. Alhasil, data semu justru membuat perhitungan penanganan pandemi meleset.

"Ketika kurva (kasus) turun dengan kurva tes juga lebih turun jadi terlalu dini untuk kita bernapas lega," katanya.

Problemnya tak cuma soal kapasitas tes. Di Indonesia, banyak tes yang tidak tepat sasaran. Hal ini bahkan diakui oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Menurut dia, banyak tes yang tidak sesuai kaidah epidemiologi. Banyak orang melakukan tes untuk keperluan mobilitas perjalanan menggunakan transportasi umum, misalnya.

Padahal, tujuan utama tes adalah mengidentifikasi orang-orang yang terinfeksi agar segera ditapiskan. Sasaran tes seharusnya mereka yang menunjukkan gejala atau diketahui berkontak erat dengan pasien positif. Dengan kata lain, selama ini tes kurang tepat sasaran.

Pelacakan kontak erat di Indonesia juga punya banyak catatan. Sebab, Indonesia belum mampu memenuhi standar WHO untuk melacak 30 orang kontak erat dari tiap kasus positif.

Sebagai contoh, data yang diolah Pandemic Talks dari KawalCOVID19 menunjukkan rasio lacak dan isolasi di Jawa Timur hanya 0,59 persen per 23 Februari.

Artinya, setiap satu orang positif hanya dilacak 0-1 kontak eratnya. Padahal, awal Februari lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan perintah khusus agar lima daerah dengan kasus konfirmasi positif tertinggi--termasuk Jawa Timur--menggencarkan pelacakan untuk memenuhi standar WHO.

Buruknya tes dan lacak berkelindan dengan sengkarut data antara pemerintah daerah dan pusat. KawalCOVID19 menemukan banyak ketidaksesuaian yang hilirnya adalah persoalan kredibilitas data sebagai acuan kebijakan.

Artikel lainnya: MedFact: Antibiotik Ampuh Obati Infeksi Virus Corona?

Di tengah karut marut persoalan data saja, indikator epidemiologi Indonesia mencemaskan. Positivity Rate harian, misalnya, sangat fluktuatif tapi konsisten berada di atas 10 persen, bahkan pernah mencapai 40,07 persen pada pertengahan Februari lalu.

Padahal WHO menetapkan ambang batas rasio antara jumlah orang yang terkonfirmasi positif dengan orang yang dites itu sebesar 5 persen. Kesimpulan sederhananya, pandemi masih jauh dari terkendali. 

Sementara itu, Elina Ciptadi dari Kawal COVID-19, menyoroti tingginya tingkat kematian akibat pasien di Indonesia yang mencapai 2,8 persen. Dengan rerata kematian di dunia berada di 1-3 persen, Indonesia bisa dikategorikan negara dengan tingkat kematian normal tinggi.

Statistik itu menyimpan problem yang cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, populasi Indonesia didominasi kalangan muda. Sebagai pembanding, Italia yang juga punya persentase kematian tinggi justru punya demografi orang berusia lanjut atau kelompok berisiko yang besar.

"Kita harus bertanya apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki," terang Elina.

Yang perlu digarisbawahi, tingkat kematian sesungguhnya bisa jadi lebih besar. Indonesia belum mengikuti anjuran WHO untuk memasukkan data kasus probabel, yakni orang yang meninggal dengan gejala mirip covid meski hasil tesnya belum keluar.

Jika data itu juga disertakan dalam penghitungan kasus kematian, Elina memperkirakan tingkat kematian Indonesia akan bertambah sekitar 60 persen.

Bila dirunut ke belakang, kegagapan penanganan pandemi bermula dari respons pemerintah ketika kasus awal muncul. Respons yang terkesan menyepelekan ancaman COVID tersebut berkontribusi terhadap berlarutnya pandemi.

"Kecepatan (respons) dan akurasi intervensi itu sangat penting yang membuat pandemi ini menjadi berpanjang atau lama sekali di Indonesia," kata Pandu Riono, Epidemiolog Universitas Indonesia.

Kondisi tersebut diperunyam dengan pecahnya fokus pemerintah antara penyelamatan aspek ekonomi dan kesehatan. Menurut Pandu, hal ini menjadi salah satu faktor tidak optimalnya intervensi membendung pandemi.

Ia mencontohkan pembatasan sosial yang longgar dan tidak konsisten karena kekhawatiran akan membuat roda ekonomi macet.

Padahal, kata dia, ekonomi dan kesehatan tidak perlu dipertentangkan. Pemerintah seharusnya fokus pada skala prioritas.

"Akar masalahnya pandemi bukan di ekonomi, jadi kekhawatiran yang tidak perlu itu mengganggu cara berpikir strategi kita," ia berujar.

Pandu menambahkan, tidak ada negara yang ekonominya hancur karena melakukan pembatasan ketat seperti lockdown. Negara yang menerapkan lockdown, masih kata dia, justru lebih cepat pulih pertumbuhan ekonominya.

Artikel lainnya: Wajib Tahu, Ini Organ Tubuh yang Terdampak Virus Corona

Pandu tidak setuju anggapan tidak ada standar baku dalam penanganan pandemi. Hal itu juga diamini Pakar Pandemi Griffith University, Dicky Budiman.

Acuan-acuan baku penanganan pandemi antara lain melalui tindakan deteksi dini, tes, pengawasan, surveilans, pelacakan, isolasi, karantina, dan intervensi kesehatan publik.

WHO sendiri punya pedoman Pandemic Preparedness untuk perencanaan merespons pandemi. Selain itu ada pula International Health Regulation tahun 2005 di mana Dicky terlibat dalam penyusunannya.

"Itu ada jelas apa yang harus dilakukan tiap negara ketika ada pandemi dan itu jadi rujukan dan kita itu sudah ratifikasi itu," katanya.

Hanya saja, variasi penerjemahan prinsip-prinsip tadi di lapangan bisa berbeda di setiap negara. Dicky mencontohkan di Afrika yang berhasil mengendalikan penularan.

Negara di kawasan Afrika sadar tidak punya sumber daya yang cukup untuk melakukan karantina wilayah. Mereka memilih membangun kesadaran 5M untuk menggerakkan masyarakat berperan dalam mengendalikan pandemi.

"Yang harus dibangun adalah bagaimana komunikasi yang menimbulkan kesadaran dan juga kewaspadaan, bukan komunikasi yang asal-asal berita positif yang menggembirakan tapi membuat abai," papar Dicky.

India juga bisa menjadi salah satu contoh rujukan. Negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu beberapa kali melakukan lockdown. India menggenjot tes massal hingga mencapai 1 juta spesimen per hari untuk mengidentifikasi orang yang terjangkit.

Hasilnya India berhasil melandaikan kurva kasus infeksi. Kasus positif harian yang mencapai 90 ribu pada September 2020 bisa ditekan menjadi 10 ribu kasus pada Februari 2021.

Padahal, enam bulan lalu India berada di ambang krisis, fasilitas kesehatan di sana kolaps dan pasien banyak terlantar. Pekerjaan rumah Indonesia untuk mengendalikan pandemi masih banyak.

Dicky Budiman dan Pandu Riono sepakat penanganan pandemi harus melibatkan peran serta masyarakat. Keduanya juga menekankan pentingnya perencanaan, konsistensi dan kepemimpinan yang baik dalam mengatasi pandemi. 

"Yang paling penting adalah mempelajari mobilitas penduduk dan fokus pada wilayah-wilayah yang di mana penularannya sangat tinggi," timpal Pandu.

Bagaimanapun kunci penanganan pandemi adalah mengendalikan interaksi antarorang yang berkaitan erat dengan mobilitas. Harapan menuju penanganan pandemi yang lebih baik setidaknya sudah muncul.

Elina Ciptadi dari KawalCOVID19 cukup optimis. Ia melihat ada perubahan cara pandang dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menggantikan Terawan Agus Putranto.

"Menkes yang sekarang dia sudah dengan gamblang mengatakan bahwa problemnya itu ‘ini’ dan dia meyakinkan itu. Jadi dari sisi mindset kita melihat sudah kemajuan," Elina menjelaskan. Kini kita perlu menunggu realisasinya yang lebih konkret.

Ada pertanyaan perihal COVID-19 dan virus corona? Anda bisa berkonsultasi langsung dengan dokter melalui fitur Live Chat di aplikasi Klikdokter.

(JKT/ARM)

0 Komentar

Belum ada komentar