Waspada, Krisis Pandemi Virus Corona Bisa Makin Parah!

Pemerintah Indonesia mulai berencana untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tetapi, wacana itu sebenarnya harus dipertimbangkan lagi. Sebab, bisa saja krisis karena pandemi virus corona menjadi semakin parah.

Sebelumnya, salah satu kebijakan pemerintah adalah mewacanakan agar orang berusia di bawah 45 tahun bisa kembali bekerja. Orang-orang dengan kategori ini dianggap "tahan banting". Tapi, tak semua setuju dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Pemerintah Yakin Sudah Redam Penyebaran Virus Corona

Di sisi lain, pemerintah mengklaim sudah bisa meredam penyebaran COVID-19 lewat PSSB.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo menjelaskan bahwa kemajuan terlihat di hampir semua wilayah yang menerapkan PSBB.

Doni mencontohkan salah satunya adalah DKI Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa terjadi penurunan laju penyebaran virus corona di ibu kota.

Melansir Republika, menurutnya, setelah dilakukan PSBB dan pada 5 Mei lalu, terjadi penurunan jumlah kasus terkonfirmasi menjadi 39% dari skala nasional.

Rencananya, pemerintah akan membuka kembali aktivitas sosial pada Juni dan Juli 2020 secara bertahap. Padahal, beberapa ahli meyakini penanganan COVID-19 masih jauh dari kata ideal.

Artikel Lainnya: Perhatikan, Ini 5 Gejala Virus Corona yang Tidak Biasa

Meski klaim-klaim sudah dilakukan pihak pemerintah, nyatanya itu tidak serta-merta sebagai sebuah kebenaran.

Melansir dari penelitian yang dibagikan di situs resmi EndCoronavirus, Indonesia masih masuk dalam jajaran negara yang perlu tindakan cepat dari pemerintah.

Organisasi yang dikelola New England Complex System Institute (NECSI) itu mengungkapkan, pergerakan kurva Indonesia masih dalam status bahaya. Dalam artian, kasus virus corona masih bisa terus bertambah setiap harinya.

Dalam hal ini, pemerintah harus segera melakukan aksi yang lebih baik untuk menghentikan penyebaran virus mematikan ini. Mengingat dalam situs tersebut, Indonesia masuk kategori "need action".

Sebenarnya, semua perlu merasa bertanggung jawab agar kurva COVID-19 bisa melandai di Indonesia. Pemerintah harus melakukan kebijakan dengan baik dan masyarakat harus mematuhinya.

Menurut dr. Devia Irine Putri, sebenarnya kebijakan untuk tetap di rumah membuat Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Akan tetapi, ketika diumumkan agak melandai, itu justru bisa menjadi “bumerang”.

"Mungkin karena kemarin sempat kurva penyebarannya turun, makanya PSBB dilonggarkan. Sebenarnya kemarin saat kita benar-benar di rumah dan membatasi diri, itu sudah mengarah pada kondisi yang baik.

Tapi, karena dibilang sudah membaik justru menjadi ‘bumerang’ lagi. Banyak orang yang keluar rumah ramai-ramai, jadi bisa mungkin muncul klaster-klaster baru," ujar dr. Devia Irine kepada KlikDokter.

"Kalau memang diharuskan bekerja, setidaknya tetap pakai masker, physical distancing, dan jaga kebersihan. Selain itu, pihak perusahaan juga membatasi jumlah orang yang masuk, dibuat shift biar tidak terlalu padat," sarannya.

Beberapa pihak dengan lantang meminta pemerintah mengkaji lagi soal relaksasi PSBB. Salah satunya adalah Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Ia mengingatkan pemerintah bahwa kasus COVID-19 masih terus naik. Itu tidak bisa membuat pemerintah menutup mata akan kenyataan tersebut. Maka dari itu, pemerintah diminta hati-hati merelaksasi kebijakan PSBB.

"Data lain menunjukkan, kapasitas harian tes PCR masih belum mencapai target yang ditetapkan Presiden, yaitu masih 5.000 spesimen per hari atau separuh dari target 10.000 spesimen per hari," kata Puan dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).

Masih menurut Puan, pemerintah harus melakukan kebijakan menurut data sahih. Jangan mengambil keputusan tanpa data yang nantinya justru merugikan masyarakat. Selain itu, masyarakat jangan dibuat bingung, dan kebijakan disampaikan secara utuh.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono. Jangan sampai masyarakat kebingungan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah. Selain itu, pemerintah sebaiknya jangan buru-buru mengumumkan rencana relaksasi PSBB.

Artikel Lainnya: Waspada! WHO Peringatkan Adanya Peredaran Obat Virus Corona Palsu!

Berbagai masalah menyelimuti kebijakan pemerintah terkait penanganan virus corona. Salah satunya adalah tes yang dinilai belum maksimal.

Hal ini diungkapkan oleh perwakilan Koalisi Warga untuk Lapor COVID-19, Iqbal Elyazar yang juga menjadi saintis Eijkman Oxford Clinical Research Unit.

Melansir VOA Indonesia, Iqbal menjelaskan bahwa dari 100 orang yang diperiksa, 13 di antaranya positif COVID-19. Ini mungkin merupakan pemeriksaan yang dilakukan kepada PDP atau sebagian kecil ODP. Angkanya masih berkisar 13%.

Menurutnya, masih banyak orang terinfeksi di luar sana yang butuh pemeriksaan.

Kalau sudah begini, pemerintah harus melakukan kebijakan yang tepat. Menurut dr. Devia Irine, sebaiknya PSBB jangan dilonggarkan. Selain itu, jangan keluarkan kebijakan yang tidak sinkron satu sama lain.

"Menurut saya, harus diperketat dan pemerintahnya harus sinkron satu sama yang lain. Ini karena di lapangan banyak yang tidak sesuai dengan peraturan.

Misalnya ada larangan mudik, tapi di lapangan bus-bus diizinkan beroperasi dan penumpangnya harus bawa surat kesehatan. Sama saja tetap menyebar," kata dr. Devia Irine.

"Ini harus terus diedukasi sampai orang-orang peduli. Karena, semakin ke sini orang-orang lebih percaya teori konspirasi," sambungnya.

Jangan terlena dengan negara-negara lain yang sudah mulai melonggarkan karantina. Indonesia harus tetap bekerja keras. PSBB harus tetap diterapkan dengan ketat supaya krisis tidak terjadi.

KlikDokter bekerja sama dengan Kemenkes RI dan BNPB meluncurkan layanan cek risiko virus corona online yang bisa Kamu manfaatkan dengan mudah. Mari cegah lonjakan penularan virus corona di Indonesia!

Konsultasi praktis seputar virus corona dan masalah kesehatan lainnya hanya lewat smartphone dengan fitur Live Chat 24 jam di aplikasi KlikDokter.

(FR/AYU)