Sukses

  • Home
  • Info Sehat
  • Pentingnya Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Penyelenggaraan JKN

Pentingnya Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Penyelenggaraan JKN

Agar penyelenggaraan JKN berjalan dengan baik, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan sektor swasta.

Klikdokter.com, Jakarta Asia Pacific Future Trends Forum (FTF) kembali digelar di Jakarta 20-21 November 2019. Tahun ini, Kementerian Kesehatan bersama SMERU Research Institute dan Novartis Indonesia menjadi tuan rumah untuk FTF ke-12. FTF tahun ini memfokuskan pembahasan kerja sama pemerintah dengan swasta terkait penyelenggaraan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional.

FTF adalah sebuah forum internasional tahunan bagi para pemangku kepentingan negara-negara Asia Pasifik bertemu dan berdiskusi tentang perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam sistem kesehatan. FTF tahun ini mengangkat tema “Peta Jalan menuju Jaminan Kesehatan Nasional: Akselerasi melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta”.

Sebagaimana diketahui, hampir semua negara punya JKN masing-masing untuk masalah kesehatan masyarakat. Di Indonesia, JKN masih di bawah koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 

Dalam forum ini, setiap negara memaparkan kelebihan dan kekurangan sistem JKN di masing-masing negara. Tujuan acara ini sebenarnya agar pelayanan JKN semakin baik setelah masing-masing memberikan pemaparan bagaimana penerapan JKN pada setiap negara berbeda.

Ini juga forum yang bagus bagi Indonesia, mengingat BPJS Kesehatan masih mengalami berbagai masalah. Seperti diketahui, BPJS Kesehatan masih bermasalah dengan defisit, pelayanan, dan problematika lainnya.

"JKN adalah komitmen pemerintah untuk memajukan sumber daya manusia agar mencapai Indonesia maju pada 2045. Untuk menjangkau lebih dari 265 juta penduduk Indonesia, kita perlu meningkatkan dan menyempurnakan penerapannya. Saat ini, bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah dan pemerintah daerah telah membiayai kurang lebih 135 juta jiwa atau sekitar setengah jumlah penduduk," ujar Menteri Kesehatan, Dr. dr. Terawan Agus Putranto.

Namun, harus diakui bahwa JKN di Indonesia saat ini masih bermasalah. Menkes pun berharap agar JKN ke depannya mau menerapkan program Health 4.0. Di antaranya adalah pemanfaatan big data dan pemantapan sistem digital.

Hal tersebut diharapkan akan membuat pelayanan JKN lebih canggih dan dapat meningkatkan informasi tentang riwayat penyakit pasien serta memperkuat sistem kesehatan di Indonesia.

"Namun, pemerintah memang tidak dapat melakukannya sendiri, perlu adanya sinergi yang kuat antara sektor publik dan swasta," tutur dr. Terawan.

Semua mengarah ke digital

Penerapan JKN di negara-negara Asia Pasifik memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan kesehatan secara umum, khususnya dalam hal akses, baik akses obat-obatan maupun pelayanan kesehatan. Guna mencapai hal tersebut, inisiatif pelayanan kesehatan berbasis digital memang perlu dilakukan dan diterapkan secara luas.

Momen FTF ke-12 ini akhirnya coba dimanfaatkan oleh setiap negara untuk bertukar pikiran soal JKN di masing-masing negara mereka. Menurut Widjajanti Isdijoso, Direktur The SMERU Research Institute, pemanfaatan teknologi diperlukan setiap negara yang menyelenggarakan JKN demi akurasi analisis kesehatan masyarakat.

"Pada FTF 2019 ini, SMERU mengajak pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dari negara-negara sahabat di Asia Pasifik untuk saling berbagi dan berdiskusi soal sistem kesehatan yang dilakukan guna mencapai sistem kesehatan yang inovatif dan lebih mapan," kata Widjajanti.

"Dengan sistem JKN yang besar seperti Indonesia, pemanfaatan analisis big data menjadi sangat penting untuk memonitor dan meningkatkan pelayanan. Tentunya, ekosistem yang besar seperti JKN memerlukan platform teknologi digital yang andal untuk memastikan akurasi analisis yang dihasilkan," dia menambahkan.

FTF 2019 ini diharapkan bisa memperbaiki dan menyempurnakan terus program dan penyelenggaraan JKN di setiap negara Asia Pasifik, termasuk di Indonesia. Namun, program JKN tidak akan berjalan dengan baik kalau cuma pemerintah saja yang bekerja. Butuh peran sektor swasta untuk membantu terwujudnya sistem JKN yang memiliki mutu baik.

[HNS/RPA]

0 Komentar

Belum ada komentar