Sukses

Manfaat Keluarga Berencana dalam Rangka Hari Populasi Sedunia

Setiap tahunnya, tanggal 11 Juli diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia. Apa saja kaitan hari tersebut dengan keluarga berencana?

Klikdokter.com, Jakarta Tanggal 11 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Populasi Sedunia. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mencanangkan hari tersebut untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat global mengenai jumlah penduduk dunia yang terus meningkat. Salah satunya melalui keluarga berencana.

Menurut informasi yang dilansir dari PBB, setiap tahun diperkirakan populasi dunia bertambah sebanyak 83 juta individu. Meski tingkat fertilitas diperkirakan akan terus menurun, populasi diramalkan semakin meningkat. Menurut proyeksi saat ini, populasi global diestimasikan akan mencapai 8,6 miliar individu pada 2030; serta 9,8 miliar orang pada 2050 dan 11,2 miliar individu pada 2100.

Asal mula Hari Populasi Sedunia

Lalu, kapan sebenarnya asal mula dai Hari Populasi Sedunia? Hari yang memfokuskan perhatian terhadap pentingnya hal-hal yang terkait dengan populasi tersebut dicanangkan oleh United Nations Development Programme pada 1989.

Pada 2019, Hari Populasi Sedunia ingin memusatkan perhatian global terhadap hal-hal yang belum terselesaikan pada Konferensi Internasional terkait Populasi dan Perkembangan pada 1994 silam. Karena itu, pada Hari Populasi Sedunia, advokat dari berbagai negara memanggil para pemimpin, pemerintah, perkumpulan masyarakat, dan individu dari berbagai kelompok profesi untuk turut serta.

Seperti peringatan Hari Populasi Sedunia sebelumnya, kali ini juga diharapkan dapat menjadi momentum atau pintu bagi masyarakat untuk mendapatkan akses seluas mungkin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Seperti diketahui kondisi kesehatan reproduksi yang prima merupakan salah satu faktor penting terkait keluarga berencana.

Pentingnya keluarga berencana kendalikan populasi

Dengan jumlah penduduk yang selalu bertambah, keluarga berencana diharapkan dapat memberikan solusi global. Pemerintah setempat bersama lembaga-lembaga terkait diharapkan menggerakkan edukasi terkait berbagai aspek seputar keluarga berencana.

Antara lain soal usia ideal pernikahan, penentuan jumlah anak, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, pendidikan seksual, alat kontrasepsi, informasi mengenai penyakit menular seksual, serta informasi mengenai penyakit seputar kehamilan.

Dengan hal-hal tersebut, PBB yakin – selain dapat mengendalikan populasi dunia –keluarga berencana bisa menjadi salah satu kunci untuk mengurangi kemiskinan.

1 dari 2 halaman

9 standar layanan keluarga berencana

Berdasarkan informasi yang didapat dari laman PBB, ada sembilan standar yang penting terkait hak asasi manusia untuk mendapatkan layanan keluarga berencana dari fasilitas kesehatan, yakni:

  1. Tanpa diskriminasi

Perlu ditekankan, informasi dan layanan mengenai keluarga berencana harus diberikan untuk semua tanpa ada diskrimininasi.

Artinya, tidak ada pembatasan berdasarkan ras, jenis kelamin, bahasa, agama, afiliasi politik, kebangsaan, usia, status ekonomi, tempat tinggal, status disabilitas, status pernikahan, dan faktor-faktor lainnya.

  1. Ketersediaan

Pemerintah harus memastikan bahwa layanan keluarga berencana tersedia untuk setiap penduduk.

  1. Aksesibilitas

Pemerintah harus memastikan bahwa layanan keluarga berencana dapat diakses oleh setiap kalangan masyarakat.

  1. Dapat diterima

Layanan dan informasi terkait kontrasepsi harus diberikan dengan cara yang menghormati etika kedokteran modern serta budaya dari masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

  1. Berkualitas

Informasi terkait keluarga berencana harus dikomunikasikan dengan jelas dan harus akurat berdasarkan bukti ilmiah yang ada.

  1. Pembuatan keputusan yang berbasis pengetahuan

Setiap individu harus didukung untuk membuat keputusan terkait reproduksinya dengan otonomi yang penuh, bebas dari tekanan, dorongan, atau representasi yang tidak sesuai.

  1. Privasi dan kerahasiaan

Setiap individu berhak untuk mendapatkan privasi saat membutuhkan informasi dan layanan keluarga berencana.

  1. Partisipasi

Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan adanya partisipasi yang aktif dan berbasis informasi dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan dirinya sendiri, termasuk pada masalah kesehatan.

  1. Akuntabilitas

Sistem kesehatan, sistem pendidikan, pemerintahan, dan pembuat kebijakan memiliki akuntabilitas terhadap masyarakat yang dilayaninya untuk mengutamakan hak asasi manusia terhadap layanan keluarga berencana.

Hari Populasi Sedunia diadakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai berbagai aspek dari populasi dunia dan masing-masing negara. Salah satu elemen yang penting untuk dikaji lebih lanjut adalah mengenai keluarga berencana. Dengan mengutamakan sembilan standar di atas, diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi terkait keluarga berencana sesuai kebutuhannya.

[HNS/ RVS]

0 Komentar

Belum ada komentar