Korupsi Massal, Indikasi Gangguan Otak?

Kabar mengejutkan datang dari Malang, Jawa Timur. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang melakukan tindak korupsi massal yang merugikan banyak pihak. Benarkah perilaku korupsi merupakan indikasi adanya gangguan otak?

Melansir Liputan6.com, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 22 orang anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pembahasan nominal anggaran dalam sejumlah proyek di Malang. Sebelumnya, sudah ada 19 orang yang ditetapkan tersangka oleh KPK. Kini jumlah terduga kasus tersebut ada 41 orang.

Menariknya, kasus tersebut melibatkan 90 persen anggota DPRD Kota Malang. Sekarang hanya tersisa empat anggota DPRD yang tidak tersangkut kasus tersebut. Korupsi massal tersebut kemudian menjadi berita utama sejumlah media. Banyak yang bertanya-tanya, mengapa bisa 90 persen anggota dewan perwakilan rakyat itu terjerat korupsi. Lalu, terkait hal ini, adakah kemungkinan bahwa korupsi terjadi karena ada sangkut-pautnya dengan gangguan otak?

Korupsi dan gangguan otak

Dilansir South China Morning Post, para peneliti mengungkap, terdapat bagian di otak yang memang bertanggung jawab terhadap perilaku menyimpang manusia terhadap norma-norma sosial, termasuk korupsi.

Sejak lama, para ilmuwan telah mencoba mencari tahu jawaban mengenai hal itu. Mereka berusaha menemukan suatu mekanisme yang dapat menjelaskan mengapa seseorang berperilaku menyimpang dari norma-norma sosial.

Kemudian, pada 2014, sebuah penelitian dari Tiongkok menyatakan bahwa orang bisa melakukan korupsi karena dipengaruhi bagian otak kiri yang disebut gyrus frontal left inferior.

Tim yang dipimpin oleh Profesor Li Shu dari Institute of Psychology di Chinese Academy of Sciences menemukan peningkatan stimulasi bagian otak saat seseorang menerima suap seiring jumlah uang yang ditawarkan.

Untuk menguatkan bukti akan hal itu, para peneliti merancang permainan untuk 28 relawan. Setiap relawan ditawarkan sejumlah uang secara bertahap, mulai dari 8 yuan hingga 3.000 yuan. Relawan tersebut lalu ditempatkan ke dalam mesin pemindai otak (magnetic resonance imaging/MRI) sambil mengikuti permainan. Selanjutnya aktivitas otak mereka juga dicatat.

Di setiap stimulasi penawaran, relawan mendapat pertanyaan: apakah mau menerima suap? Jika menekan tombol “ya” maka mereka akan mendapatkan sejumlah komisi. Jika “tidak” maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa.

"Ini mirip dengan situasi tawaran suap dan menerimanya," kata Li Shu, seperti dilansir South China Morning Post.

Para peneliti selanjutnya menemukan bahwa tawaran uang tunai, berapa pun jumlahnya, akan merangsang area otak yang "merasa baik". Area tersebut adalah korteks prefrontal lateral kanan di bagian depan otak dan korteks insular di bagian samping kedua belahan otak.

Di samping itu, para peneliti juga menemukan bahwa area girus frontal kiri para relawan studi menjadi lebih aktif daripada di wilayah otak lainnya ketika mereka memutuskan untuk menerima uang sebagai bentuk suap. Semakin tinggi jumlah uang, semakin banyak aktivitas yang terlihat di girus kiri.

Secara keseluruhan, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa orang-orang dengan girus yang lebih aktif memiliki kecenderungan kuat untuk mengorbankan keadilan demi uang. Dengan kata lain, mereka lebih mudah 'disuap'.

"Hasilnya dapat memberi cahaya baru pada pertanyaan mengapa dan bagaimana korupsi terjadi," kata Li Shu.

Meski hasilnya terlihat nyata, penelitian ini masih membutuhkan pendalaman yang lebih detail agar hasilnya semakin akurat. Tapi, benar kata Profesor Li Shu, paling tidak penelitian ini menggambarkan sedikit kinerja otak ketika seseorang berlaku korupsi.

Bagaimanapun juga, korupsi, suap, dan hal-hal melanggar norma sosial lainnya adalah perkara yang tidak bisa dibiarkan. Meski belum pasti berhubungan dengan gangguan otak atau tidak, korupsi adalah tindakan kotor dan sangat tercela yang harus mendapatkan hukuman keras.

[NB/ RVS]