Sukses

Kesehatan Sebagai Komoditas

Akanlah banyak menuai pro dan kontra, terutama pada kalangan pelaku medis dan kedokteran jika memposisikan hubungan antara dokter, rumah sakit serta segala sistem penunjangnya dengan

Akanlah banyak menuai pro dan kontra, terutama pada kalangan pelaku medis dan kedokteran jika memposisikan hubungan antara dokter, rumah sakit serta segala sistem penunjangnya dengan pasien dalam konteks hubungan sebagai  produsen dengan konsumen. Tak pelak, argumentasi kontratif pun lahir dari kesadaran nilai etika kedokteran yang masih dimiliki sebagian pelaku medis. Dilain sisi, stigma pelaku medis dan kedokteran sebagai produsen semakin diperkuat berdasarkan fakta kenyataan dilapangan yang ditemui.

Salah satu riset yang dilakukan oleh harian Republika terbitan edisi 10 Agustus 1997 memberikan informasi yang memperkuat stigma tersebut: sebanyak 500 responden, terdiri dari  diantaranya 72,3% menggugat fungsi rumah sakit yang makin lama makin komersial dan hilang sudah fungsi sosialnya, sementara 61,4% menggugat betapa biaya rumah sakit makin tinggi sehingga rumah sakit dengan pelayanan baik hanya mampu dijangkau oleh kalangan yang berpunya, dan terdapat 60,4% responden menyatakan kalau rumah sakit lebih mengutamakan keuntungan sebelum layanan, 76,4% menggugat layanan rumah sakit yang membeda-bedakan antara pasien yang mampu dan yang tidak mampu.

Pergeseran orientasi rumah sakit kearah komersial yang sudah tak lagi berorientasi sosial ini ialah tak luput dari buah hasil kreatifitas pemilik uang untuk berlomba-lomba membangun rumah sakit. Direksinya mendapat mandat agar memikirkan bagaimana meraih laba dengan cepat. Direktur pemasaran diangkat, memfokuskan pada cara bagaimana memasarkan dan menjual rumah sakit. Namun memang demikianlah tujuan dari sebuah badan usaha yang mencari profit sebanyak mungkin untuk proses dividen termasuk diantaranya guna menutupi biaya operasional harian rumah sakit tersebut.

Situasi ini semakin diperparah disaat salah satu aspek sistem penunjang praktisi kesehatan yang vital yakni, obat-obatan yang dijalankan oleh pihak farmasi, menjalankan perannya sebagai kapitalis yang dipicu oleh kompetisi ekonomi. Disaat pengetahuan khusus tentang bagaimana meracik obat yang sesuai dan mampu membasmi penyakit tidak hanya telah menjadi bidang pengetahuan yang berguna, namun juga menguntungkan.

Para pelaku industri farmasi di Indonesia yang berada situasi persaingan bisnis, dihadapkan lagi oleh regulasi pasar yang kian agresif membuat mereka harus menempuh berbagai cara untuk dapat memenangkan persaingan yang ada. Iklim persaingan yang keras inilah yang membuka praktik-praktik dagang dengan taktik yang licik.

Pada majalah Tempo edisi  8 April 2001, dalam hasil investigasinya, ditemukan puluhan nota transfer dari suatu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia yang memiliki pabrik di kawasan industri Delta Silicon, Cikarang pada periode tahun 1996-1997 ke ratusan rekening dokter, petugas apotek, dan pimpinan rumah sakit yang tersebar di pelbagai kota; Jakarta, Bandung, Solo, Yogyakarta, Kediri, Medan, Samarinda dan banyak lainnya. Fenomena ini tak lain adalah indikasi pengiriman uang komisi bulanan sebagai balas jasa farmasi tersebut terhadap dokter yang yang telah meresepkan produknya. Kalau sudah begini pemilihan obat-obatan untuk keperluan prioritas kesehatan pasien sudah tidak lagi obyektif.

Ironis memang melihat pergeseran stigma tersebut tumbuh di tengah masyarakat Indonesia yang tengah dicekik oleh situasi kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Kalau sudah begini, rakyat miskin jualah yang menjadi korban situasi.

Fakta Mayoritas Konsumen Kesehatan

Bila meninjau dari data Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index /HDI) yang memasukkan tiga parameter penting dalam menghitung tingkat kesejahteraan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, maka peringkat kesejahteraan Indonesia pada tahun 2008 ada di urutan 107 dari 175 negara. Jika dibanding dengan negara-negara ASEAN, Indonesia berada di urutan bawah, bahkan dibawah Vietnam. Semakin besar skor HDI berarti semakin rendah tingkat pembangunan manusia di suatu negara. Vietnam memiliki angka HDI 105, Filiphina 90, Thailand 78, Malaysia 63, Brunei Darussalam 30, dan paling kecil Singapura 25. Sedang skor Indonesia hanya lebih rendah dari Kamboja 131, Myanmar 132, dan Laos dengan skor 130.

Senada bila diukur dari Indeks Kemiskinan Manusia (IKM), skor untuk Indonesia adalah 18,2 dan itu adalah peringkat ke-107 dari 177 negara. IKM mengukur kualitas SDM melalui beberapa indikator yang berupa, presentase penduduk di bawah garis kemiskinan, angka buta huruf, proporsi penduduk yang kemungkinan meninggal sebelum usia 40 tahun, proporsi penduduk tidak mempunyai akses air bersih, serta presentase balita dengan gizi kurang.

Efek Domino Buah Kemiskinan

Sulit dipungkiri, adegan pengusiran ke 26 pasien rawat jalan Rumah Sakit Umum dr. Cipto Mangunkusumo yang terjadi belum lama ini pun merupakan buah turunan dari produk kemiskinan. Para pasien rawat jalan yang sadar akan keterbatasan haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan terbentur oleh masalah finansial internal.
Betapa pun persoalan ini tak dapat ditinjau dari satu aspek, keterlibatan kebijakan pemerintah pun berpengaruh besar pada keberlangsungan proses kesehatan bangsa. Pasalnya, setiap kebijakan pembangunan kerapkali memiliki dampak bagi kesehatan penduduk. Terbukti pada kasus fenomena penolakan pasien yang memiliki kartu Keluarga Miskin (GAKIN) di sebuah rumah sakit di daerah Manggarai, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Fenomena ini ditenggarai karena belum dibayarnya tagihan pengelola rumah sakit oleh pemerintah atas biaya pengobatan pemegang kartu GAKIN yang dikarenakan proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2008 belum juga selesai.

karena belum dibayarnya tagihan pengelola rumah sakit oleh pemerintah atas biaya pengobatan pemegang kartu GAKIN yang dikarenakan proses perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2008 belum juga selesai.

Selain anggaran yang belum cair, tersendatnya pembayaran tagihan kartu gakin juga disebabkan oleh lamanya proses verifikasi tagihan. Dinas Kesehatan DKI memeriksa tagihan satu per satu agar tidak ada kesalahan pembayaran. Obat yang diberikan rumah sakit pun harus sesuai dengan standar kartu GAKIN. Kondisi itu diakui Kepala Subdinas Pemasaran Sosial dan Informasi Kesehatan Dinas Kesehatan DKI Jakarta Tini Suryati. Menurut beliau, Dinas Kesehatan DKI belum membayar sebagian besar tagihan kartu gakin dari berbagai rumah sakit. Contoh kasus ini hanyalah sebagian kecil dari sejuta kasus lainnya yang senada.

Sakit & Nilai Prestige

Beda halnya jika hal serupa terjadi dengan orang yang mampu, persoalan beban untuk menutupi biaya pengobatan tidak akan dihadapi. Bahkan, kalau perlu, layanan dan fasilitas rumah sakit yang didapatkan dari uang yang dikeluarkan untuk biaya kesehatannya dapat dijadikan proses aktualisasi diri seseorang.

 

Moral yang berorientasi kepada nilai kemewahan menjebak sebagian orang yang berada dilapisan masyarakat menengah keatas untuk berlomba-lomba pula untuk menunjukkan kedigdayaannya dalam berbagai kesempatan dan aspek. Salah satunya, disaat kebutuhan kesehatan dituntut segera.

Kelas kamar, dokter yang merawat, rumah sakit yang diinap, obat-obatan yang dipilih, bahkan hingga lokasi rumah sakit untuk kematian pasien pun menentukan status aktualisasi diri pasien yang secara tidak langsung menjelaskan status sosial pasien di tengah masyarakat. Gaya hidup ini kian menjamur akhir-akhir ini.

Gejala sosial ini terbaca oleh segenap pelaku medis, segala strategi peningkatan layanan kesehatan digalakkan, persaingan kian terjadi, belum lagi layanan kesehatan dalam negeri harus dihadapi lagi oleh persaingan layanan kesehatan luar negeri.

Walikota Medan Drs. H. Abdillah, Ak, MBA mengungkapkan, sedikitnya sekitar Rp. 600 miliar per tahun dana masyarakat Sumatera Utara tersedot untuk berobat ke luar negeri, sebagian besar di antaranya merupakan warga Kota Medan. Fakta fenomena ini baru terdata di Sumatra Utara, belum ditambah daerah-daerah lainnya termasuk DKI Jakarta.

Ada banyak alasan mengapa banyak orang Indonesia (yang mampu) berobat ke luar negeri, terutama Singapura dan Malaysia. Diantaranya karena lebih baik pelayanannya, peralatannya lebih canggih, obat-obatannya lebih ampuh, dan dokternya bekerja lebih profesional. Pasien pun bisa puas bertanya (komunikasi). Ada kepastian mengenai penyakit yang diderita dan tahu apa tindakan selanjutnya, sehingga pasien atau keluarga pasien merasa puas walaupun mengeluarkan uang lebih besar di luar negeri.

Singapura, meninjau sumber daya negaranya yang tebatas, pemerintah Singapura berpacu untuk terus kreatif mengembangkan potensi-potensi yang ada. Salah satunya adalah dengan menggalakan apa yang dikenal sebagai “wisata medis“ (medical tourism).

Cukup mengherankan, dengan jumlah penduduk hanya sekitar empat juta, Singapura memiliki banyak sekali rumah sakit dan pusat-pusat layanan kesehatan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Ternyata konsep wisata medis yang dikumandangkan menuai hasil yang baik. Data menyebutkan bahwa pasien international yang datang ke Singapura setiap tahunnya mencapai lebih dari 150 ribu pasien. Dan tampak nya sebagaian besar di antaranya berasal dari Indonesia. Bahkan di tahun 2008, mereka telah menargetkan setidaknya 500 ribu pasien.

Sesungguhnya para praktisi medis Indonesia tidak kalah berkualitas dengan praktisi medis dari luar negeri. Bila kita menengok beberapa dekade silam, Indonesia merupakan negara tujuan para pelajar medis dari negara-negara tetangga. Lantas, jika kita memang memiliki sumber daya manusia yang berpotensial kaya akan sumber keilmuan untuk di eksploitasi, maka kemanakah mereka disaat rakyat bangsanya sendiri membutuhkan bantuannya?

Tidak menutup kemungkinan para insan medis di Indonesia akan kehilangan pasar didaerahnya sendiri. Segala upaya tentunya akan ditempuh untuk meraih kembali kepercayaan publik kepada pelaku medis dalam negeri beserta sistim penunjangnya. Namun jika cermat, para pelaku medis kesehatan seyogyanya lebih mengkoreksi dan mengintrospeksi diri dengan pertanyaan retorika: “mengapa masyarakat yang termasuk kelas ekonomi menengah ke atas lebih memilih untuk berobat ke luar negeri?”

Lebih disayangkan lagi, hasil buah prestasi gencarnya persaingan peningkatkan pelayanan kesehatan antara dalam negeri dengan luar negeri hanya dapat dinikmati lapisan masyarakat menengah keatas yang notabene lebih memilih kualitas layanan kesehatan luar negeri. Sementara lapisan masyarakat menengah kebawah yang sedang sangat mengharapkan layanan kesehatan optimal dan terjangkau kian dijauhi.[ ] (DA)

    0 Komentar

    Belum ada komentar