Sukses

Korupsi Pada Sektor Kesehatan

Korupsi Pada Sektor Kesehatan

Bidang kesehatan di Indonesia tidak luput dari bahaya laten korupsi. Hal tersebut telah terbukti dari banyaknya kasus korupsi yang terjadi khususnya pada sektor kesehatan.

Hasil pemantauan lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) dari tahun 2006 hingga 2008, terdapat sedikitnya 54 kasus korupsi terkait bidang kesehatan Indonesia yang sedang diusut oleh Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian.

Dari seluruh jumlah kasus tersebut, sekitar 90% diantaranya menyebabkan kerugian negara hingga mencapai nominal Rp. 128 miliar.

Modus korupsi antara lain dengan melakukan penggelembungan dana yang merugikan negara hingga Rp 102, 9 miliar, manipulasi data obat Rp 9 miliar, penggelapan data Rp 6,4 miliar, penyelewengan dana Rp 6,2 miliar, obat fiktif Rp 1,9 miliar, alat kesehatan fiktif Rp 699 juta, penyalahgunaan wewenang Rp 399 juta, penyuapan Rp 294 juta.

Korupsi yang merembet ke berbagai sektor ini semakin melemahkan legitimasi pemerintah serta mencemarkan pemerintah yang di lain sisi memerlukan dukungan legitimasi dari masyarakat.

Ketika sektor kesehatan terkorupsi, efek lanjutan yang terjadi pada performa pelayanan kesehatan ialah inefisiensi dan pemborosan yang menyebabkan biaya kesehatan semakin meningkat. Dimana seperti biasanya, rakyat yang menjadi korbannya.

Efek domino yang ditimbulkan dari pucuk persoalan korupsi di sektor kesehatan Indonesia diantaranya mulai dari dari sulitnya akses layanan kesehatan, buruknya layanan kesehatan, hingga kasus malpraktik.

Rawan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi masih menemui masalah dalam mengakses beberapa area yang masih rawan korupsi di sektor kesehatan yang belum terjamah. Kasus yang selama ini mengemuka dan sedang dalam proses penindakan kebanyakan hanya kasus korupsi di level menengah kebawah, pada khususnya di daerah.

Namun justru regulator di level atas atau tingkat nasional belum tersentuh sama sekali. Padahal, jika ditinjau lebih lanjut dalam aspek struktural, potensi korupsinya sangatlah besar. Justru korupsi yang menyangkut para pejabat tingkat atas dapat menimbulkan distorsi serius dalam cara pemerintah dan masyarakat berusaha.

Besar potensi korupsi disebabkan karena adanya ketidakpastian informasi di seputar permintaan layanan kesehatan. Ketidakpastian informasi seputar permintaan layanan kesehatan meliputi data pasien, waktu pengobatan pasien, serta metode pengobatan yang tepat.

Disamping faktor banyaknya aktor yang terlibat yang didukung hubungan antar aktor yang kompleks, faktor berikutnya yang mampu memicu terjadinya perilaku kriminal korupsi ialah kesempatan. Dalam hal ini kesempatan terbuka karena terdapatnya dana dalam nominal besar pada sektor kesehatan.

Khusus anggaran sektor kesehatan, terdapat kenaikan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya. Pada tahun 2005 jumlahnya Rp. 11,7 triliun, kemudian pada tahun 2006 jumlahnya naik menjadi Rp. 16,3 triliun, kemudian pada tahun 2007 jumlahnya menjadi Rp. 22,1 triliun.

Tak ayal apabila para penindak hukum kejahatan korupsi memprioritaskan melakukan penindakan kasus pada segmen pemerintah daerah, karena bila ditinjau dari porsi pembagiannya, pemerintah pusat mengambil 13% dari total anggaran dimana didalamnya sudah termasuk anggaran program askeskin. Sedangkan 87% ada pada pemerintah daerah.

Potensi Pelaku Korup

Dalam peninjauan berbagai kasus, pelaku yang berpotensi melakukan korupsi dalam bidang kesehatan adalah pihak regulator pusat.

Secara struktural para pihak regulator pusat di negara kita meliputi, Departemen Kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Badan Pengawas lainnya.

Sementara untuk didaerah meliputi Dinas Kesehatan per regional Provinsi atau Kabupaten maupun  Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah per regional Provinsi atau Kabupaten maupun Kota. Tidak ketinggalan juga para organisasi asuransi sosial, perusahaan asuransi milik pemerintah dan swasta, penyedia layanan kesehatan meliputi RSUD, RSJD, RSUP, RS Swasta dan Puskesmas, pemasok obat dan alat kesehatan milik pemerintah dan swasta serta kontraktor, juga pasien/masyarakat.

Tersebut berdasarkan data penelitian kasus 2006-2008, kasus korupsi yang dilakukan oleh penyedia layanan ada 34 kasus, regulator lokal 27 kasus, kontraktor 9 kasus, supplier 3 kasus. Namun untuk level menengah ke atas belum ada yang terungkap.

Di lain sisi, para pejabat regulator yang korup mendistorsi pilihan sektor publik demi meningkatkan rente yang lebih besar bagi kepentingan sendiri dan untuk menghasilkan kebijakan publik yang tidak efisien dan tidak adil. Faktor inilah yang menyebabkan juga pemicu efek lanjutan dari korupsi di sektor kesehatan.

Penindakan Koruptor

Di suatu kesempatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. dr.  Siti Fadilah Supari, Sp.JP(K) mengemukakan, untuk menghindari korupsi di Departemen Kesehatan sejak 2007-2008 tealah melakukan pengawasan melekat. BPK diminta memeriksa semua tender-tender di Depkes setiap tahunnya. 

Lebih lanjut Menkes menjelaskan situasi yang memprihatinkan di daerah. Pasalnya Kepala Dinas Kesehatan berada otoritasi Gubernur, Bupati / Walikota. Persoalan timbul ketika Kepala Dinas Kesehatan mendapat dana dekonsentrasi untuk pembelian alat dari pusat, dimana dalam kasus ini besar sekali posisi Dinas Kesehatan terjepit oleh kepentingan Pemda. Persoalan semakin pelik jika Dinas Kesehatan bertindak independen diluar kehendak Pemda, potensi korupsi dan kolusi sangatlah besar. “Sistem yang demikianlah yang rawan korupsi”, jelas Menkes.

“Posisi Kepala Dinas Kesehatan yang menjadi tidak berdaya, padahal yang bermasalah adalah Pemda, terutama saat momen pilkada, terkait pencarian dana pilkada. Tapi tidak semua kepala daerah seperti itu. Sekarang a da 34 Kepala Dinas Kesehatan yang sekarang diperiksa kejaksaan. Kasihan mereka. Sistem seperti ini tidak adil. Jadi kalau seperti ini, kita belum siap desentralisasi kesehatan,” kata Menkes.

Secara struktural  dan kultural, memberantas korupsi dengan metode mensosialisasikan nilai baru bahwasanya korupsi merupakan sebuah tindakan yang beresiko tinggi dan bernilai rendah.

Secara struktural memberantas korupsi berarti memberantas KKN dengan memberdayakan komisi pemeriksaan kekayaan pejabat lengkap dengan pemeriksaan latar belakang kehidupannya, implementasi Undang Undang Anti Korupsi yang konsisten, membuat iklan layanan masyarakat di media massa.

Indonesia perlu berkontempelasi dan mempelajari bahwa korupsi merugikan orang banyak yang telah bekerja keras dan berlaku jujur. Rakyat Indonesia perlu mengkonstruksi pola kehidupan yang didasari oleh norma etika, norma hukum perlu disusun yang aspiratif dan partisipatif, dengan demikian diharapkan law performance negara ini semakin solid dan terwujud dengan indahnya.

Tidak ketinggalan, dengan kemauan mengkoreksi kesalahan diri berarti kita berpeluang untuk mengatasi krisis apapun. Karena justru pada saat krisis-lah yang menjadikan peluang terbesar di masa sulit.[] (DA)

    0 Komentar

    Belum ada komentar